Get iNews App with new looks!
Mode Gelap
Aa Text
Share:
Read Next : Jadwal Pelantikan 6 Kepala Daerah di Sultra, Pemprov Menunggu Kepastian dari Kemendagri
Advertisement . Scroll to see content

Dikritik Publik, Baleg DPR RI Klaim Revisi UU Pilkada Sesuai Konstitusi

Kamis, 22 Agustus 2024 | 04:41 WIB
  • author Felldy Aslya Utama
Dikritik Publik, Baleg DPR RI Klaim Revisi UU Pilkada Sesuai Konstitusi
Wakil Ketua Baleg DPR RI, Ahmad Baidowi.(Foto: MPI)

Legislator dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini menjelaskan bahwa, Pasal 20 UUD 1945 memberikan wewenang kepada DPR dan pemerintah untuk membentuk undang-undang. 

Sementara itu, Mahkamah Konstitusi memiliki peran yang berbeda, yaitu mengawasi agar undang-undang tidak bertentangan dengan konstitusi. 

"Mahkamah konstitusi sifatnya adalah negatif legislacy. Jadi membatalkan ataupun menolak, bukan merumuskan norma. Merumuskan norma, membuat norma itu tugasnya pembentuk undang-undang," jelasnya.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi telah mengabulkan sebagian permohonan yang diajukan oleh Partai Buruh dan Partai Gelora terkait ambang batas pencalonan kepala daerah. Putusan ini tertuang dalam Perkara Nomor 60/PUU-XXII/2024 yang dibacakan pada Selasa (20/8/2024).

Editor: Asdar Zuula

Related News

Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis iNews Network tidak terlibat dalam materi konten ini.

Latest News

 
iNews Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik lebih lanjut