Pj Gubernur Sultra Pimpin Rakor Pengendalian Inflasi Daerah Jelang Pilkada dan Akhir Tahun 2024

Selain itu, dalam rakor tersebut juga membahas strategi ke depan menghadapi potensi deflasi yang mendalam. Salah satu fokusnya adalah optimalisasi perdagangan antar daerah, terutama dalam mengatasi kelebihan pasokan komoditas pangan. 

Baca Juga

Pj Gubernur Sultra Paparkan Rancangan APBD 2025, Fokus pada Transparansi dan Kesejahteraan

Berdasarkan data BPS dan TPID, Sulawesi Tenggara mengalami deflasi sebesar -0,20% pada bulan September 2024. 

Selain itu dari data BPS inflasi di Sultra sebesar 1,06% masih berada di bawah batas nasional 1,5% - 3,5%. 

Dinas Pertanian melaporkan bahwa, inflasi pada sektor beras diprediksi stabil hingga akhir tahun. Sementara itu, Bulog mengungkapkan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) telah meningkat dari 11.000 ton menjadi 11.300 ton, dan stok tersebut diperkirakan mencukupi hingga akhir tahun. Selain itu, Bulog telah merealisasikan 100% distribusi bantuan pangan selama tiga bulan terakhir.

Baca Juga

Rakorda TPID, Pj Gubernur Sultra: Sikapi Tantangan Inflasi dengan Baik

Perwakilan Bank Indonesia menggarisbawahi pentingnya percepatan realisasi APBD untuk meningkatkan konsumsi pemerintah dan rumah tangga. Optimalisasi APBN, APBD, dan Dana Desa juga menjadi langkah penting dalam pengendalian inflasi. 

Pemerintah Sultra disarankan untuk memanfaatkan skema asuransi pertanian guna mitigasi risiko iklim, dengan 80% premi ditanggung oleh APBN. Program ini telah diimplementasikan di Kabupaten Kolaka dan Bombana.

Selain itu, Kepala Stasiun Meteorologi Sultra menyampaikan bahwa saat ini masih dalam musim kemarau, yang akan berlanjut hingga bulan November. Puncak musim hujan diperkirakan terjadi antara November hingga Desember, dengan curah hujan tertinggi di Januari dan Februari. 

Baca Juga

Rakor Pengawasan Daerah 2024, Pj Gubernur Sultra: Perkuat Kolaborasi Ciptakan Pemerintahan Bersih

Selanjutnya, jika terjadi hujan selama musim kemarau, durasinya tidak akan lama seperti pada musim hujan.

Sebagai langkah strategis untuk menjaga daya beli masyarakat, Rakor ini menghasilkan beberapa rekomendasi, antara lain:

- Percepatan APBD untuk mendorong konsumsi pemerintah dan rumah tangga;

- Optimalisasi APBN/APBD/Dana Desa untuk pengendalian inflasi, termasuk program asuransi pertanian;

- Percepatan pembiayaan KUR, penguatan kerjasama antar daerah, dan perluasan kios/lapak pantau inflasi.

Menutup rapat, Pj. Gubernur Andap menekankan pentingnya menjaga stabilitas inflasi, terutama menjelang Pilkada Serentak dan akhir tahun 2024, di mana stabilitas harga harus dijaga. Ia juga menyoroti kesiapan menghadapi potensi anomali cuaca serta pentingnya reformasi birokrasi yang lebih responsif untuk peningkatan pelayanan publik ke masyarakat.

"Stabilitas inflasi dan kesiapan menghadapi anomali cuaca sangat penting, terutama menjelang Pilkada dan akhir tahun. Kita harus terus memberikan pelayanan terbaik dan melakukan reformasi birokrasi yang berdampak nyata bagi masyarakat," tutupnya.

Editor : Asdar Zuula