Data BPS 2024 Tingkat Kemiskinan di Konkep Menurun, Salah Satunya Berkat Sektor Pertambangan

Lebih lanjut Safiuddin menjelaskan, terjadinya penurunan tingkat kemiskinan di Konkep, mengindikasikan adanya perbaikan taraf hidup (kemampuan daya beli dan konsumsi) masyarakat dampak dari pembangunan dan investasi. 

Baca Juga

Inflasi Sultra Terendah Ketiga Tingkat Nasional

Saat ini Kabupaten Konawe Kepulauan, kata Safiuddin Alibas, ditopang tiga sektor industri utama yakni pertama, sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan.

Kedua, sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib. Ketiga adalah sektor Pertambangan dan Penggalian.

Laporan BPS 2024, setidaknya selama dua tahun terakhir, sektor pertambangan berhasil berkontribusi terhadap total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Konkep sebesar Rp185,21 Milliar pada tahun 2022 dan Rp192,60 Milliar pada tahun 2023.

Baca Juga

Pemprov Sultra Berhasil Menurunkan Angka Inflasi, Pj Gubernur: Hasil Kerja Keras Bersama

“Saat ini, memang ketergantungan Kabupaten Konkep masih pada sektor pertanian. Setelah itu, disusul pembelanjaan pemerintah, dan lalu disusul sektor pertambangan. Ini tiga kekuatan utama penopang perekonomian,” katanya.

“Masuknya tambang terbukti memberikan dampak ekonomi yang cukup besar, masyarakat jadi memiliki daya beli dan konsumsi yang lebih besar,” imbuhnya.

Secara umum menurut Safiuddin, saat ini Konkep sedang dalam tren pertumbuhan yang baik, termasuk dari sisi pertumbuhan manusia. 

Baca Juga

Angka Inflasi dan Kemiskinan di Sultra Turun

Hal ini dibuktikan  terus meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terdiri dari 3 komponen utama yakni, faktor pendapatan, pendidikan, dan kesehatan.

Safiuddin mengungkapkan, Konkep mendapat rating IPM sebesar 66,69 persen di tahun 2022 dan meningkat menjadi 67,32 persen pada tahun 2023. 

Melihat seluruh perkembangan ini, Saifuddin menilai, perubahan positif ini tidak bisa dilepaskan dari peran penting Pemerintah Daerah, baik Pemerintah Kabupaten dan Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam mengelola dan menjaga pembangunan dan ruang investasi.

“Prinsip pemerintah itu harus terbuka dengan investasi, harus selalu menyiapkan diri. Kami harus bisa memastikan adanya alokasi sumber daya, memastikan distribusi berjalan dengan baik, dan memastikan stabilitas ekonomi. Maka, sudah menjadi tugas pemerintah pula untuk mengatur regulasi, di mana salah satunya adalah mendorong investasi bisa berjalan dengan aman dan nyaman,” tegasnya.

Editor : Asdar Zuula