Dalam tuntutannya, nelayan meminta DPRD Sultra menyampaikan surat kepada KKP untuk membatalkan kebijakan ini. Mereka juga mendesak diterbitkannya SLO sementara, agar mereka dapat kembali melaut tanpa harus terbebani pengadaan VMS.
Editor : Asdar Zuula
Artikel Terkait