KENDARI, iNewsKendari.id - Ratusan nelayan yang tergabung dalam Himpunan Masyarakat Nelayan Sulawesi Tenggara (Sultra) mendatangi DPRD Sultra, Senin (14/4/2025).
Mereka datang untuk menolak kebijakan pemasangan Vessel Monitoring System (VMS) pada kapal perikanan, yang dinilai membebani.
Para nelayan menyebut kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang mewajibkan pemasangan VMS atau alat pantau kapal sangat merugikan.
Koordinator lapangan, Joko Priyono, menegaskan bahwa harga perangkat VMS yang mencapai Rp13 juta hingga Rp18 juta, ditambah biaya tahunan airtime Rp6 juta, sangat memberatkan nelayan kecil.
“Kami dipaksa beli alat ini yang mahal, ditambah harus bayar setiap tahun. Kebijakan ini tidak membuat kami sejahtera, justru mempersulit kami,” ungkap Joko dengan tegas.
Bahkan, dampak dari kebijakan tersebut sangat dirasakan oleh nelayan di Kendari. Hingga kini, banyak di antara mereka belum dapat melaut akibat belum memenuhi persyaratan pemasangan VMS untuk memperoleh Surat Laik Operasi (SLO). Akibatnya, mereka kesulitan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
Editor : Asdar Zuula
Artikel Terkait
