Selesaikan Sengketa Tanah, Presiden Jokowi Ingatkan Pejabat Pusat dan Daerah Bekerja Terintegrasi

WAKATOBI, iNews.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan masalah sengketa tanah, tumpang tindih pemanfaatan lahan, di sejumlah daerah segera diselesaikan.

Hal ini disampaikan Presiden Jokowi, saat membuka pertemuan puncak Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) SUMMIT 2022 di Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara (Sultra), Kamis (9/6/2022).

Baca Juga

Pj Gubernur Sultra Promosikan Tenun Khas Sultra pada Perayaan Istana Berbatik di Istana Merdeka

"Sudah sejak 2015 saya selalu menyampaikan, berkali-kali saya perintahkan dan saya tegaskan kembali betapa pentingnya yang namanya sertifikat," kata Presiden Jokowi membuka sambutannya.

Menurut Presiden Jokowi, setiap berkunjung ke daerah, selalu ditemukan persoalan sengketa tanah. Presiden Jokowi mengingatkan, masalah sengketa tanah ini juga bisa menimbulkan kekhawatiran pada investasi.

"Hati-hati, dari 126 juta yang harusnya pegang sertifikat 2015, itu baru 46 juta, baru 46 juta. Artinya 80 juta penduduk kita menempati lahan tetapi tidak memiliki hak hukum atas tanah yang namanya sertifikat," 

Baca Juga

Pemerintah Buka Rekrutmen 1 Juta CPNS 2023, Berikut Rinciannya

"Dan yang lebih menjengkelkan lagi, justru yang gede-gede kita berikan, ini yang saya ulang-ulang. HGB 10 ribu hektare nih, HGB 2 ribu hektare nih, HGB 30 ribu hektare ini kita berikan, tapi begitu yang kecil-kecil 200 meter persegi saja, entah itu hak milik, HGB tidak bisa kita selesaikan," kata Presiden Jokowi.

Presiden Jokowi, memastikan dasar masalah penyelesain masalah sengketa tanah yang terus terjadi di sejumlah daerah.

"Saya cek lagi, ini persoalannya apa sih, ternyata setahun memang kita hanya mengeluarkan kurang lebih 500 ribu sertifikat, kalau kurangnya 80 juta, 126 kurang 46 berarti 80 juta, kalau setahun hanya mengeluarkan 500 ribu sertifikat artinya masyarakat kita, penduduk kita yang memiliki lahan itu harus menunggu 160 tahun (untuk mendapat sertifikat)," ungkap Presiden Jokowi

Baca Juga

Makna Gelar Presiden Jokowi, La Ode Muhammad Joko Widodo Lakina Bhawaangi Yi Nusantara

Presiden Jokowi, sudah memerintahkan Menteri ATR-BPN, agar jumlah 500 ribu sertifikat setahun ditingkatkan.

"Saya perintahkan Menteri ATR-BPN, saya minta 5 juta tahun ini, rampung. saya naikan lagi, saya minta tahun ini 7 juta, selesai rampung. saya minta tahun ini 9 juta saya cek selesai. Artinya kita ini bisa melakukan, bisa mengerjakan tetapi tidak pernah kita lakukan," jelas Presiden Jokowi.

Sehingga sampai sekarang ini, menurut Presiden Jokowi dari 46 juta seritifikat sudah naik menjadi 80,6 juta sertifikat hak milik. 

Namun sekarang, ada tambahan masalah di lapangan, karena banyak persoalan-persoalan khusus dan spesifik di pulau-pulau kecil, seperti di Suku Bajau.

Persoalan ini muncul menurut Presiden Jokowi, karena ego sektoral Kementerian/ lembaga dan Pemerintah Daerah (Pemda).

"Ternyata ributnya itu antar Kementerian. Tidak bisa ini pak diberi karena ini haknya Kementerian KKP, KLHK juga begitu ngga bisa pak ini adalah kawasan hutan lindung karena disitu ada koral, ada terumbu karang, itu hak kami." ungkap Presiden Jokowi.

Masalah ini terus terjadi, karena Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten dan Kota) tidak bekerja terintegrasi, jalan sendiri-sendiri. Menurut Presiden Jokowi, kalau ini terus terjadi persolaan bangsa ini tidak akan rampung.

"Persoalannya kelihatan, solusinya kelihatan, tapi tidak bisa dilaksanakan hanya gara-gara ego sektoral, itulah persoalan kita," kata Jokowi. 

Presiden Jokowi berharap, pertemuan GTRA SUMMIT 2022 ini, bisa mengintegrasikan, memadukan seluruh Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah, bekerja dengan tujuan yang sama menyelesaikan permasalahaan di masyarakat, agar sengketa tanah bisa diselesaikan. 

"Persoalan ini, bukan hanya urusan lahan dan tanah saja, persoalan-persoalan yang lain, karena kita tidak pernah bekerja terintegrasi," kata Jokowi

Presiden Jokowi meminta dengan tegas agar seluruh pejabat pusat maupun daerah, Kementerian dan lembaga pusat dan Pemda, harus saling terbuka dan sinergi.

Sebab Presiden Jokowi, tidak mentolerir kerugian negara, kerugian masyarakat yang disebabkan ego sektoral lembaga.

"Inilah saatnya forum ini kita harus hancurkan yang namanya tembok sektoral. kalau di dalam reforma agraria, kita mengenal kebijakan satu peta, harus semuanya ngikuti ini harus mendukung ini, satu peta itu enak banget. Zamannya teknologi kayak gini masih pakai manual, kebangetan banget kita ini," ucap Jokowi.

Editor : Asdar Zuula