Parah, 4 Oknum ASN di Kolaka Utara Lancar Gajian Tapi Malas Berkantor Selama 2 Tahun

KOLAKA UTARA, iNewsKendari.id - Empat oknum ASN Pemerintah Daerah (Pemda) Kolaka Utara (Kolut) Sulawesi Tenggara (Sultra) malas berkantor namun rajin terima gaji setiap bulan. Tidak tanggung-tanggung, dari empat orang diketahui hobi absen, satu diantaranya tidak pernah muncul hingga dua tahun lamanya.

"Ada yang sampai dua tahun tidak pernah berkantor tetapi gaji terimah terus. Yang saya salahkan pimpinannya ini (kadis)," geram Wakil Bupati Kolut, H. Jumarding saat sidak ke kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Rabu (18/6/2025).

Baca Juga

Oknum ASN di Kolaka Timur Ditangkap Polisi Gegara Tipu dan Kuras Saldo Rekening Rekannya

Meski nama-nama keempat ASN tersebut tidak disebutkan, Jumarding mengungkapkan satu oknum yang malas berkantor hingga dua tahun itu merupakan pegawai di Dinkes Kolut. Ia pun memperingatkan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) agar hati-hati karena bisa disanksi oleh pemerintah pusat karena dinilai lakukan pembiaran.

"Masa sampai dua tahun, orangnya (pegawai) Dinkes. Jadi orang seperti itu dikasi saja pilihan mau mundur atau dimundurkan," tegasnya.

Jangankan dua tahun sambung Wabup, dalam sehari atau maksimal 28 hari saja tidak pernah masuk kantor tanpa keterangan wajib diberikan sanksi. Dirinya pun telah melakukan rapat dengan pihak BKPSDM, Inspektorat dan Dinkes Kolut untuk segera menemui para oknum tersebut untuk mengambil keputusan secepatnya sebelum dipecat.

"Kalau pilih mundur sendiri itu lebih terhormat daripada dimundurkan (pecat). Jadi baru 4 orang saya ketahui dan saya akan periksa semua kehadiran pegawai tanpa terkecuali mulai dari OPD sampai kecamatan karena pasti banyak yang seperti itu," imbuhnya.

Tidak hanya itu, Jumarding juga bilang karena kasus malas berkantor itu sehingga nama Kolut telah lama dikenal luas oleh masyarakat. Ia pun menerka-nerka jika oknum tersebut berani lakukan itu karena faktor membangkang atau merasa aman saja karena tidak ada yang memberinya sanksi.

"Kalau kadisnya tidak bisa bina bawahannya, serahkan ke saya, nanti saya yang bina. Tapi kalau capek mi dibina, dibinasakan saja (pecat),"ancam Wabup.

Baca Juga

Bupati Buton Utara Afirudin Tegaskan ASN Harus Layani Masyarakat Tanpa Pamrih

Usai memeriksa daftar absen pegawai, Wabup kemudian melakukan mengecek sejumlah ruangan ditemani Kadis PM-PTSPD. Jumarding juga tampak terlihat memeriksa sejumlah perangkat kerja untuk memastikan berfungsi dengan baik.

Editor : Asdar Zuula