Kolaka Utara Rampungkan Pembentukan Kopdes Merah Putih, Dinasti Keluarga Dilarang dalam Struktur

Pendanaan untuk pendirian koperasi memanfaatkan Dana Desa, khususnya untuk pembuatan akta pendirian yang dipatok sekitar Rp2,5 juta per koperasi. Pihaknya juga telah melakukan kordinasi ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sutra, dan dibolehkan menggunakan lebih banyak notaris guna mempercepat penerbitan akta.

Kopdes Merah Putih yang terbentuk di masing-masing desa diarahkan untuk menjalankan usaha sesuai potensi lokal masing-masing wilayah. Fokus usaha mayoritas koperasi mencakup sektor pertanian, perkebunan, serta pengadaan alat-alat pertanian.

Baca Juga

Kades Pitulua di Kolaka Utara Diduga Gelapkan 11 Bulan Dana Kompensasi Tambang, Polisi Janji Usut

"Ada juga yang memilih usaha di bidang pengolahan hasil pertanian, peternakan, bahkan bergerak di sektor perdagangan umum, seperti sembako dan bahan bangunan,” jelasnya.

Tidak hanya itu, beberapa koperasi juga mulai menjajaki usaha di bidang kosmetik, kuliner, dan jasa pengelolaan hasil bumi. Bidang usaha ditentukan secara mandiri oleh masing-masing desa dari enam kategori usaha yang ditetapkan.

"Potensi besar Kolut di sektor pertanian dan perkebunan, koperasi desa diharapkan dapat menjadi penggerak utama ekonomi lokal yang mandiri dan berkelanjutan," tutupnya.

Baca Juga

Kebakaran Ratakan 2 Rumah di Kolaka Utara

Diketahui, Menteri Koperasi dan UKM Budi Arie Setiadi telah menegaskan larangan hubungan keluarga sedarah dalam kepengurusan Kopdes Merah Putih saat rapat kerja dengan Komisi VI pada Senin, 26 Mei lalu.

Masyarakat diminta mengawasi susunan kepengurusan Kopdes Merah Putih di desanya masing-masing. Jika ditemukan hubungan kekerabatan dalam struktur pengurus, pemerintah bakal membatalkan kelembagaan koperasinya.

Editor : Asdar Zuula