Wapub Koltim Sebut Musrenbang Pijakan Strategis Tentukan Arah Pembangunan 5 tahun ke depan

KOLAKA TIMUR, iNewsKendari.id – Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) untuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026.

Musrenbang tingkat kabupaten yang digelar di Aula Pemerintah Daerah (Pemda) Kolaka Timur (Koltim) pada Rabu (26/3/2025), dihadiri Pemerintah, DPRD, Akademisi hingga perwakilan masyarakat.

Wakil Bupati Koltim, H. Yosep Sahaka, saat membuka kegiatan ini menegaskan, Musrenbang bukan hanya sekadar kegiatan tahunan, tetapi menjadi pijakan strategis dalam menentukan arah pembangunan lima tahun ke depan.

"Musrenbang ini bukan hanya formalitas belaka, tetapi merupakan bagian integral dari proses pembangunan daerah. Seluruh hasil Musrenbang tingkat desa dan kelurahan yang telah dirangkum akan dibahas dan disepakati dalam forum ini. Oleh karena itu, partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan sangatlah krusial," ujar Yosep Sahaka.

Yosep Sahaka mengingatkan, tantangan pembangunan ke depan semakin kompleks karena harus melakukan terobosan untuk menurunkan angka stunting, pengentasan kemiskinan ekstrem, pengendalian inflasi, serta pengurangan angka pengangguran terbuka.

OLehnya itu kata Yosep Sahaka, diperlukan kerja sama yang fokus, terstruktur, dan berorientasi pada hasilnya nyata.

"Tidak hanya pemerintah, tetapi juga masyarakat memiliki peran penting dalam menyukseskan pembangunan. Partisipasi masyarakat adalah kunci utama dalam memastikan kebijakan dan program yang dirancang dapat memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat Koltim," Kata Yosep.

Dalam kesempatan ini, Kepala Bappeda dan Litbang Koltim, Dr. Mustakim Darwis menyampaikan,tujuan utama Musrenbang RKPD 2026 adalah, menyelaraskan program daerah dengan arah kebijakan pembangunan tingkat Provinsi Sultra dan Nasional.

"Musrenbang menjadi instrumen penting dalam memastikan program pembangunan di Koltim tidak berjalan sendiri, tetapi terkoordinasi dengan kebijakan pembangunan yang lebih luas, baik di tingkat provinsi maupun nasional," ungkap Mustakim.

Ia menekankan, kualitas perencanaan pembangunan harus terus ditingkatkan melalui penyempurnaan mekanisme dan pelibatan seluruh pemangku kepentingan secara aktif.

Editor : Asdar Zuula