Anggota DPR RI Jaelani Ingatkan KKP Jangan Beratkan Nelayan dengan Kebijakan VMS

Jaelani juga menyebutkan bahwa sejumlah nelayan sudah pernah menggunakan perangkat pemantau kapal, namun mereka trauma dengan mahalnya biaya yang harus dikeluarkan.

"Para pelaku usaha yang pernah
melakukan pembelian perangkat dan ketika rusak tidak ada teknisi yang stand-by di pelabuhan. Sehingga pelaku usaha harus mengambil pilihan yang cepat untuk pembelian alat baru
yang relatif lebih mahal. Hal ini jelas menambah biaya produksi bagi nelayan," imbuhnya.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini juga meragukan kualitas alat pemantauan VMS yang tidak dapat dideteksi sendiri oleh pemilik kapal perikanan. 

"Kami berharap pemerintah dapat mencari solusi yang lebih adil dan tidak memberatkan nelayan kecil," ujar Ketua DPW PKB Sultra ini.

Jaelani menegaskan pentingnya melibatkan nelayan dalam pembuatan kebijakan terkait sektor perikanan. Minimal, setiap kebijakan baru harus disosialisasikan kepada para pemilik kapal perikanan. 

"Terhadap aspirasi masyarakat ini, akan saya langsung tanyakan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kebetulan mitra komisi kami di komisi IV. Saya harap, kebijakan ini tidak menyulitkan dan memberatkan nelayan," tegasnya .

Editor: Asdar Zuula