Memilih Sekolah Kedinasan, Simak 5 Kesalahan yang Harus Dihindari

JAKARTA, iNewsKendari.id - Dari sekian banyak kesalahan dalam memilih sekolah kedinasan, lima di antaranya menjadi penghalang besar dalam meraih impian menjadi PNS. Bagi para lulusan SMA, SMK, atau sejenisnya, Sekolah Kedinasan (Sekdin) seringkali menjadi pilihan menarik untuk melanjutkan pendidikan ke level berikutnya.

Agar sukses masuk ke Sekolah Kedinasan yang beragam, diperlukan persiapan matang untuk melewati proses pendaftaran. Namun, sambil mempersiapkan diri, penting untuk memahami juga faktor-faktor yang bisa menghalangi kesuksesan tersebut. Dari berbagai sumber, artikel ini akan mengulas lima kesalahan besar dalam memilih Sekolah Kedinasan yang berpotensi menggagalkan cita-cita menjadi PNS. Ayo simak!

1. Tidak memahami kondisi persaingan saat seleksi sekolah kedinasan

Untuk berhasil masuk ke sekolah kedinasan, penting bagi calon pendaftar untuk memahami seberapa besar atau kecil peluang kelolosan yang ada, yang ditentukan oleh berbagai faktor. Persaingan dalam seleksi sekolah kedinasan dapat berkisar dari lingkup lokal hingga nasional, serta dipengaruhi oleh tingkat popularitas sekolah yang dipilih. Memilih sekolah kedinasan yang belum begitu dikenal dapat meningkatkan peluang kelolosan secara signifikan.

2. Asal memilih sekolah kedinasan

Memilih sekolah kedinasan membutuhkan pertimbangan yang berbeda dibandingkan saat memilih sekolah dasar, menengah pertama, atau menengah atas. Dalam konteks ini, pertimbangan umum sangatlah penting.

Seperti, kualifikasi pendidikan, syarat tinggi badan, syarat batas mata minus/plus, nilai UTBK sebagai syarat administrasi, syarat nilai ijasah atau raport, tahapan seleksi atau penilaian, kuota penerimaan dll.

3. Tidak Memahami lokasi penempatan kerja setelah lulus sekolah kedinasan nantinya

Penting bagi calon pendaftar sekolah kedinasan untuk memahami penempatan kerja setelah lulus. Beberapa sekolah kedinasan menawarkan penempatan di seluruh Indonesia, sementara yang lain dapat menyesuaikan penempatan berdasarkan pilihan Pemerintah Daerah yang dipilih saat mendaftar. Sebagai contoh, lulusan IPDN akan ditugaskan di lingkungan pemerintah provinsi sesuai dengan pilihan yang dibuat saat pendaftaran.

Editor : Asdar Zuula