Pj Gubernur Sultra Ingatkan Perusahaan Tambang Harus Peka Terhadap Masyarakat dan Patuhi Aturan

KENDARI, iNewsKendari.id - Banyak perusahaan tambang nikel yang hadir di Sulawesi Tenggara (Sultra) berkonflik dengan masyarakat. Konflik ini terus berlangsung hingga saat ini.

Pj Gubernur Sultra, Anda Budhi Revianto, tidak menginginkan konflik ini terus terjadi. Andap mengingatkan para pengusaha tambang di Sultra, lebih peka dan akomodatif terhadap tuntut masyarakat.

Baca Juga

Rakorda TPID, Pj Gubernur Sultra: Sikapi Tantangan Inflasi dengan Baik

“Saya minta para pengusaha tambang belajar dari persoalan-persoalan yang banyak terjadi sebelumnya. Agar lebih akomodatif dan memperhatikan lingkungan, ekonomi, sosial budaya maupun peraturan perundangan-undangan yang ada,” kata Andap, di Kantor Gubernur Sultra, Jumat (22/09/23).

Andap mengatakan, kehadiran perusahaan tambang tidak akan ditolak, jika mampu meningkatkan perekonomian masyarakat. Sebaliknya, jika tidak diimbangi keadilan, kesejahteran, penghormatan budaya sekitar, akan mengakibatkan konflik destruktif.

“Peningkatan ekonomi dari pertambangan harus diimbangi kesejahteraan, keadilan dan menjunjung tinggi sosial budaya (adat istiadat) setempat,” ujarnya.

Baca Juga

Rakor Pengawasan Daerah 2024, Pj Gubernur Sultra: Perkuat Kolaborasi Ciptakan Pemerintahan Bersih

Mantan Kapolda Sultra ini, meminta para pengusaha tambang dan pemerintah daerah berpihak kepada masyarakat dan mampu antisipatif.

“Agar pengusaha tambang di Sultra peka terhadap tuntutan masyarakat,” imbunya.

Andap juga meminta aparat Pemprov Sultra, tidak lari ketika ada masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi terkait isu pertambangan.

Baca Juga

Hari Sumpah Pemuda ke-96, Pj Gubernur Sultra: Momen Perekat Semangat Persatuan dan Kesatuan

“Hadapi dan layani mereka dengan baik, santun, kepala dingin dan kedepankan dialog terbuka,” kata Andap.

Banyak perusahaan tambang saat ini beroperasi di Sultra, mereka mengeruk kekayaan sumber daya alam diantaranya berupa nikel, aspal, emas dan pasir silika.

Perusahaan-perusahaan tambang itu disebut Andap, harusnya memiliki peranan tinggi dalam perekonomian masyarakat, bahkan berdampak signifikan pada pembangunan nasional.

Baca Juga

Gerakan Pangan Murah Serentak, Pj Gubernur Sultra: untuk Stabilisasi Harga Pangan

Andap mengingatkan, pertambangan memiliki risiko besar terhadap lingkungan, sosial dan budaya. Konflik yang terjadi biasanya ganti rugi lahan, upaya pelestarian atau perbaikan lingkungan serta dampak sosial budaya seperti tanah adat atau lainnya.

Presiden Jokowi sangat tegas dengan persoalan tambang, saat memberikan pengarahan di acara penyerahan SK Biru TORA di Jakarta, Senin (18/9/2023). Olehnya itu, Andap menegaskan semua perusahaan tambang di Sultra harus patuh aturan.

“Saat itu Presiden tegas loh, terkait tambang. Karena itu saya ingatkan kembali agar stakeholder di Sultra atensi dan tindak lanjut terhadap terhadap arahan Presiden, khususnya agar seluruh perusahaan tambang yang beroperasi di Sultra untuk memiliki pusat persemaian tanaman,” ujar Andap.

Baca Juga

Pesan Pj Gubernur Sultra Saat Pimpin Apel Gabungan ASN

Memastikan semua perusahaan tambang di Sultra patuh terhadap aturan, Andap akan menggandeng Forkopimda serta Aparat Penegak Hukum (APH) untuk melakukan pengawasan.

Editor : Asdar Zuula