Kejati Sultra akan Gunakan Pasal TPPU dalam Dugaan Korupsi Tambang Nikel di Blok Mandiodo

KENDARI, iNewsKendari.id - Pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) akan digunakan penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Tenggara (Sultra) dalam kasus korupsi tambang nikel di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) Antam di Blok Mandiodo Konawe Utara.

Menurut Kepala Kejati Sultra, Patris Yusrian Jaya, penerapan TPPU ini untuk mengungkap aliran dana korupsi tambang nikel di wilayah IUP perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) itu.

Baca Juga

Demo Dugaan Korupsi Mantan Pj Bupati Bombana Burhanuddin, Massa dan Petugas Kejati Sultra Bentrok

Saat ini kata Patris, penyidik terus menelusuri dan mencari aset-aset para tersangka korupsi tambang nikel ini.

"Juga akan menerapkan tindak pidana pencucian uang kepada beberapa tersangka yang kami anggap memenuhi alat bukti untuk diproses dengan perkara TPPU tersebut," kata Patris di Kantor Kejati Sultra, Kamis (24/8/2023).

Selain itu, penerapan Pasal TPPU ini menurut Patris, upaya untuk mengembalikan kerugian negara akibat dugaan korupsi tambang nikel di IUP Antam Blok Mandiodo, Konawe Utara kurang lebih Rp5,7 triliun.

Baca Juga

Setelah Mangkir, Pj Bupati Bombana Burhanuddin Penuhi Panggilan Penyidik Kejati Sultra

Dalam dugaan korupsi tambang nikel ini, penyidik Kejati Sultra telah menetapkan 13 tersangka dan semuanya sudah ditahan di Lapas dan Rutan Kendari.

Para tersangka itu adalah GM PT Antam UBPN Konawe Utara - Hendra Wijayanto, Pemilik PT Lawu Agung Mining (LAM) - Windu Aji Sutanto, Dirut PT LAM - Ofan Sofwan, Direktur Operasional PT LAM - Glenn Ario Sudarto, Dirut PT KKP - Andi Adriansyah, dan Amelia Sabar - Makelar Kasus PT KKP.

Sementara 5 tersangka lainnya merupakan pejabat Kementerian ESDM yakni, Ridwan Djamaluddin - Mantan Dirjen Minerba, Sugeng Mulyanto - Mantan Plt Dirjen Minerba, kemudian Hendra, Yuli Bintoro dan Erik Viktor Tambunan - Evaluator RKAB.

Editor : Asdar Zuula