AJI Kendari Aksi Tutup Mulut di DPRD Sultra Tolak Sejumlah Pasal R-KUHP Mengancam Kemerdekaan Pers

KENDARI, iNewsKendari.id - Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Kendari, bersama puluhan jurnalis gelar aksi damai di DPRD Sulawesi Tenggara (Sultra), Selasa (6/12/2022).

Dalam aksi ini, para jurnalis menutup mulut mereka dengan lakban, simbol kritik terhadap beberapa pasal dalam Rancangan KUHP, yang berpotensi membungkam kemerdekaan pers.

Baca Juga

Aksi Puluhan Jurnalis Mendesak Pj Gubernur Copot Dirut Bank Sultra Ricuh Akibat Ulah Satpol PP

Sejumlah pasal dinilai mengancam kemerdekaan pers adalah, pasal 218, 220, mengatur tindak pidana menyerang kehormatan atau harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden. Pasal 240 dan 241, mengatur tindak pidana penghinaan terhadap pemerintah.

Pasal 263, mengatur tindak pidana penyiaran atau penyebarluasan berita atau pemberitahuan bohong. Sementara pasal 264, mengatur tindak pidana kepada setiap orang yang menyebarkan berita yang tidak pasti, berlebih-lebihan. atau yang tidak lengkap.

Dalam orasinya, Koordinator Divisi Advokasi AJI Kendari, La Ode Kasman Angkosono, meminta pimpinan DPRD Sultra, menolak sejumlah pasal dalam Rancangan KUHP, yang membungkam kemerdekaan pers dan kebebasan berekspresi.
 
"Semua hal-hal privat masyarakat hari ini diatur. Di pasal-pasal itu, ada beberapa hal yang memang boleh dan tidak boleh dilakukan, itu yang sangat berbahaya karena hal-hal privat masyarakat itu semua diatur, dikekang untuk tidak berpendapat ataupun mengkritik pemerintah," jelas Kasman.

Baca Juga

2 Pelaku Diringkus Polisi, AJI Kendari Minta Polres Baubau Usut Tuntas Kasus Penikaman Jurnalis

Ketua DPRD Sultra, Abdurrahman Saleh, yang menemui massa, menyatakan setuju dengan tuntutan para jurnalis. Menurut Abdurraham Saleh, kritkan ini harus diterima oleh DPR RI, dan sejumlah pasal yang berpotensi mengancam kemerdekaan pers dan kebebasan berekspresi segera dibenahi.

"Kami jelas akan menyurat kepada pemerintah di Jakarta. Sekali lagi, kami tidak anti terhadap rancangan undang-undang, tapi harus dibangun dengan rasa keadilan dan kesungguhan dan mewakili semua rakyat Indonesia," kata Abdurrahman Saleh, setelah berdialog dengan sejumlah jurnalis. 

Sejumlah pasal ini menuai protes dari sejumlah pihak. Namun DPR RI dan Pemerintah Pusat, tetap mengesahkan Rancangan KUHP ini, menjadi Undang-Undang dalam rapat paripurna, Selasa (6/12/2022) pagi.

Editor : Asdar Zuula