Adapun Fraksi Demokrat melalui Fathullah Hasyim mencatat, tiga poin yakni meminta pemda memperhatikan jalan usaha tani, jembatan, dan irigasi. Demokrat juga meminta pemda memaksimalkan potensi PAD dari sektor pertambangan dan pariwisata.
"Kami juga minta seluruh pimpinan BUMD menyampaikan apa capaian programnya masing-masing yang mampu meningkatkan kontribusi terhadap PAD," pintanya.
Sementara itu tiga poin diantaranya dari Fraksi PDIP yang diwakili Nasir Banna mempertanyakan terkait penyelesaian tindak lanjut sisa temuan Inspektorat sebesar Rp1.886.713.126 yang belum tuntas dari Rp3.988.564.421 total temuan. Ia juga meminta agar kualitas layanan di RSUD Djafar Harun ditingkatkan.
"Termasuk pasar-pasar yang belum berfungsi di Kolaka Utara agar diserahkan saja kepada Pemerintah Desa untuk dikelola secara mandiri," tutupnya.
Adapun dari Fraksi Partai Nasdem, melalui Busra Daming meminta Bapenda menambah petugas penagihan, memberikan bimbingan berkelanjutan terhadap penggunaan dana ketahanan pangan dari Dana Desa agar lebih tepat sasaran serta mengalokasikan anggaran yang cukup untuk penataan dan perbaikan Masjid Agung Bahrurrasyad Wal Ittihad sebagai ikon daerah.
Sementara itu dari Fraksi PKB, Samsir meminta pemda profesional, teliti dan berdasarkan kelayakan dalam lakukan mutasi dan promosi ASN. PKB juga menekan pemda pencabutan portal jalan di Desa Mosiku, Kecamatan Batu Putih, sambil menunggu keputusan pencabutan sertifikat oleh BPN.
"Kami juga meminta agar meninjau ulang nama Pulau Bintang ke nama aslinya yakni Pulau Lusuwo dan menjadikannya destinasi wisata unggulan dengan menggandeng pihak ketiga dan memberdayakan industri kreatif bidang perfilman untuk promosi daerah," pinta Samsir.
Adapun fraksi Karya Bintang Pembangunan, Abu Muslim menyorot banyaknya permasalahan terkait sumber daya manusia semisal banyaknya PNS di Puskesmas Lasusua mendapat surat tugas dari pejabat sebelumnya yang padahal sebelumnya mereka bertugas di puskesmas lain.
"Soal jalan, kami usul Bupati memprioritaskan pembenahan jalan poros Tottalang–Latawaro. Diharapkan pada tahun depan atau melalui perubahan anggaran dapat direalisasikan," pintanya.
Terakhir yakni keberadaan BUMD Perusda yang selalu tanda tanya. Pihaknya mendorong perusahaan plat merah itu bisa menangani soal pertambangan mineral dan batu bara. Pengutamaan tenaga kerja lokal digaris bawahi.
Editor : Asdar Zuula
Artikel Terkait
