DPRD Butur Telusuri Polemik Data Dapodik SDN 1 Lamoahi: Pastikan Hak Murid Terpenuhi

BUTON UTARA, iNewsKendari.id - Polemik keterlambatan input Data Pokok Pendidikan (Dapodik) di SDN 1 Lamoahi, Kabupaten Buton Utara, Sulawesi Tenggara (Sultra), yang mengancam murid kelas 6 tidak bisa mengikuti Ujian Nasional (UN) menjadi sorotan publik.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi I DPRD Buton Utara (Butur), Mazlin, A.Md., Pely, berjanji akan segera melakukan penelusuran lebih lanjut guna mencari solusi.

Baca Juga

Pemda Kolaka Utara Klaim Banyak Capaian, DPRD Sodorkan Sejumlah Catatan

"Kami baru mendapat informasi ini dan akan segera berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Buton Utara. Kami akan memastikan adanya kepastian status peserta ujian," ujar Mazlin saat dihubungi melalui WhatsApp, Jumat (9/5/2025).

Lanjut Mazlin, sebelumnya, DPRD Butur telah menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Pendidikan serta pihak sekolah terkait pencairan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebagai anggaran pelaksanaan UN. Namun, belum ada pembahasan terkait administrasi peserta ujian yang kini menjadi masalah utama.

"RDP kemarin melahirkan keputusan anggaran yang digunakan untuk penyelenggaraan UN di SDN 1 Lamoahi menggunakan Dana BOS Daerah ini sebagai solusi, tetapi dengan adanya informasi ini kami akan segera berkoordinasi mengingat pelaksanaan ujian semakin dekat yakni tanggal 19 Mei 2025," kata Mazlin.

Baca Juga

Sampaikan LKPJ, Bupati Butur Harap ada Rekomendasi DPRD untuk Perbaikan Pemerintahan ke Depan

Sebelumnya, Ketua Umum Solidaritas Mahasiswa Pemerhati Pendidikan dan Kebudayaan Sulawesi Tenggara (SMPPK-SULTRA), Rian Hidayat, mendesak Bupati Buton Utara untuk mengambil tindakan tegas terhadap Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala SDN 1 Lamoahi. 

"Kelalaian dalam penginputan data siswa di Dapodik, tidak dapat ditoleransi karena berpotensi merugikan masa depan para siswa," kata Rian Hidayat.

Editor : Asdar Zuula