KENDARI, iNewsKendari.id - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar rapat koordinasi lintas sektoral di Ruang Pola Kantor Gubernur, Kamis (1/2/2024).
Rapat ini digelar untuk mengantisipasi potensi bencana dan memastikan kelancaran serta keamanan Pemilu 2024.
Rapat yang diinisiasi Pj Gubernur Sultra, Andap Budhi Revianto, dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk Kepala BMKG Prof. Dwikorita Karnawati, Deputi bidang Meteorologi, Deputi bidang Klimatologi, dan Plt Deputi bidang Geofisika BMKG, secara virtual. Forkopimda, Bupati/Wali Kota se-Sultra, Ketua KPU dan Bawaslu se-Sultra, Pimti Pratama Pemprov Sultra, Kepala Stasiun Meteorologi Kendari, Kepala Stasiun Klimatologi Sultra, Kepala Stasiun Geofisika Kendari, dan Kalaksa BPBD serta Kasatpol PP se-Sultra.
"Provinsi Sultra terletak di jazirah tenggara Pulau Sulawesi, terdiri dari 17 Kabupaten, Kota dengan jumlah penduduk 2.726.590 juta jiwa, di mana wilayah perairan lebih luas dibanding wilayah daratan," ujar Pj Gubernur Sultra, Andap Budhi Revianto, saat memberikan gambaran umum mengenai Provinsi Sultra.
Andap menjelaskan, tujuan Rapat Koordinasi (Rakor) adalah untuk memahami potensi bencana geo-hidrometeorologi dan gempa di Sultra. Hal ini diharapkan dapat menjadi masukan penting dalam upaya menciptakan Pemilu 2024 dan keadaan Sulawesi Tenggara secara keseluruhan yang aman, lancar, dan kondusif.
"13 hari lagi kita akan melaksanakan pesta demokrasi tahun 2024, segera identifikasikan TPS mana saja yang masuk dalam zona merah cuaca, segera relokasi dan koordinasikan dengan para pihak. Rekan-Rekan agar meningkatkan kesiapsiagaan guna antisipasi potensi bencana. Ingat, 'Salus Populi Suprema Lex Esto' keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi," ujar Andap.
Andap menekankan bahwa, koordinasi antar instansi dan partisipasi aktif masyarakat menjadi kunci strategis dalam mengurangi risiko bencana saat pelaksanaan Pemilu 2024.
"Akhir-akhir ini kita mulai menghadapi anomali musim dengan intensitas curah hujan yang relatif tinggi dan di atas normal, kemarin ditempat kita di Kolaka telah mengalami banjir yang merusak rumah warga. Saya harap Pemerintah Daerah, Forkopimda, dan seluruh Inkait dapat bersinergi dan koordinasi dengan baik, ini akan jadi kunci strategis penanganan bencana di Sultra apalagi menyambut pelaksanaan Pemilu 2024," kata Andap.
Kepala BMKG mengapresiasi Pj Gubernur Sultra, Andap Budhi Reviantp, atas langkah inisiatifnya dalam bekerja sama dengan BMKG sebagai tindakan antisipasi terhadap potensi bencana, sesuai dengan amanat Pasal 44 Undang-Undang Nomor 31 tahun 2009 tentang kewajiban menggunakan informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika.
"Terima kasih Bapak Pj Gubernur yang telah menginisiasi kegiatan ini dan implementasikan Undang-Undang 31/2009 tentang MKG dengan sangat baik, dimana setiap Pemda harus gunakan informasi resmi dari BMKG," ungkap Kepala BMKG, Prof. Dwikorita.
Saat ini, BMKG dilengkapi dengan 198 stasiun cuaca dan ribuan pos hujan yang diperkuat dengan data iklim. Oleh karena itu, kata Dwikorita, BMKG akan terus memperbarui peringatan dini cuaca di Sultra.
Editor : Asdar Zuula