Check In di Hotel, Pasangan Belum Menikah Bisa Dipidana

JAKARTA, iNewsKendari.id - Pelaku usaha wisata menyoroti pasal perzinaan dimasukan dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Pidana (RKUHP).

Sebab, pasal perzinaan itu dinilai merugikan dunia usaha pariwisata dan perhotelan.

Perzinaan masuk pada Pasak 415 ayat 1 dalam RKUHP yakni 'Setiap Orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya dipidana karena perzinaan dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II.

Menurut Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Budi Santoso Sukamdani, isi pasal itu menyentuh pada ranah privat yang seharusnya tidak diatur negara.

“Dapat dipahami bahwa aturan pidana perzinaan sangat erat kaitannya dengan perilaku moral, namun sesungguhnya perbuatan itu termasuk pada ranah privat yang seharusnya tidak diatur oleh negara dan tak dianggap sebagai perbuatan pidana,” katanya saat konferensi pers yang dipantau secara virtual, Jakarta, Kamis (20/10/2022).

Bahkan kata Hariyadi Budi Santoso Sukamdani, turis asing yang tidak terikat hubungan pernikahan dapat dijerat aturan pidana tersebut.

“Implikasinya, wisatawan asing akan beralih ke negara lain di mana hal tersebut juga berpotensi menurunkan kunjungan wisatawan di Indonesia,” ucap Hariyadi.

Pada kesempatan sama, Ketua Bidang Kebijakan Publik Apindo, Sutrisno Iwantono mengungkapkan bahwa, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) telah menerima masukan dari berbagai tempat mengenai pasal perzinaan yang dimasukkan dalam RKUHP.

Menurutnya, adanya klausa baru itu kontraproduktif dengan pengembangan sektor pariwisata, karena dua orang yang berada di dalam satu kamar tanpa diikat oleh perkawinan, akan dianggap sebagai tindakan kriminal.

“Kemarin kita ketemu American Chambers Of Commerce in Indonesia, itu pasti akan ditaruh di website-nya menteri kepariwisataan di negara itu (Amerika Serikat) terkait pasal perzinaan di Indonesia," katanya.

Editor : Asdar Zuula