Menurut Ibrahim, penanganan mosi tidak percaya harusnya dilakukan secara demokratis, transparan, dan berdasarkan mekanisme organisasi yang sah.
"Justru dilakukan secara sepihak melalui undangan tertutup yang ditandatangani oleh Ketua Harian. Hal ini mengindikasikan adanya upaya mengendalikan arah organisasi melalui jalur birokrasi yang manipulatif, bukan musyawarah kolektif," ujar Ibrahim, melalui keterangan tertulisnya, Jumat (30/5/2025) malam.
Ibrahim menilai, format undangan dan subtansi yang disampaikan menunjukkan ketidakpahaman terhadap mekanisme organisasi dan prosedur pengambilan keputusan dalam KONI.
"Tidak ada penjelasan detail tentang status dan posisi hukum mosi yang dimaksud, termasuk siapa yang mengajukan dan bagaimana proses klarifikasinya dijalankan," katanya.
Ia menambahkan, undangan rapat mendadak tanpa proses konsultatif, dan mencatumkan catatan 'panitia akan menyiapkan rapat melalui virtual' serta mengesampingkan suara mayoritas pengurus menunjukkan kemunduran dalam etika berorganisasi.
"KONI seharusnya menjunjung tinggi prinsip kolegialitas, bukan otoritarianisme terselubung," imbuhnya.
Sebelumnya, KONI Pusat telah merespons mosi tidak percaya tersebut pada 5 Mei 2025 dengan tiga poin penting yaitu Memerintahkan Ketua KONI Sultra untuk mengadakan pertemuan dengan pihak yang mengajukan mosi (42 cabor dan 11 KONI kabupaten/kota), Jika tidak ada kesepakatan, segera melaksanakan Musorprov. Jika poin kedua tidak dilaksanakan, maka pihak pengaju mosi berhak menyelenggarakan Musorprov.
Editor : Asdar Zuula
Artikel Terkait
