Lanjut Rian, Kepala SDN 1 Lamoahi, harusnya tidak lalai karena ini menjadi tanggung jawabnya sebagai pelaksana manajemen penyelenggaraan pendidikan apalagi berkaitan dengan harapan pendidikan jangka panjang.
"Begitu juga pihak Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Buton Utara, seharusnya demi untuk menyelamatkan tunas bangsa ketika Diknas Kabupaten Buton Utara melihat problem seperti ini sudah seharusnya segera ditindak lanjuti ini kesannya ada pembiaran,” katanya.
“Kita sepakat harus ada solusi, apa yang disampaikan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Buton Utara akan mengajukan Peraturan Bupati sebagai regulasi untuk penggunaan Dana BOS Daerah saya pikir sah-sah saja,” imbuhnya.
Tetapi kata Rian, problem ini berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab pihak sekolah dan Diknas Butur yang lalai dalam pengelolaan data siswa, karena akibatnya siswa SDN 1 Lamoahi terancam tidak ikut Ujian Nasional.
Rian menegaskan, dengan upaya Diknas Butur dan pihak SDN 1 Lamoahi untuk mengajukan kebijakan kepada Bupati Buton Utara melalui Peraturan Bupati, agar mengalokasikan BOS Daerah menguatkan dugaan bahwa data siswa memang tidak diinput di Dapodik.
Sementara Kepala SDN 1 Lamoahi, Kasim, S.Pd, membantah tudingan murid di sekolahnya tidak bisa ikut Ujian Nasional hanya karena keterlambatan penginputan data di Dapodik.
“Tidak benar tidak bisa ikut ujian nasional, SDN 1 Lamoahi siap ikut ujian nasional,” ujar Kasim dikonfirmasi, Kamis (8/5/2025).
Hanya saja, Kasim mengakui bahwa terjadi keterlambatan penginputan data murid di Dapodik. Namun masalah ini kata Kasim, sudah dicarikan solusi, dan anggaran penyelenggaraan UN tahun 2025 ini akan menggunakan dana BOS Daerah.
“Ada keterlamabatan penginputan data (murid di Dapodik), dan pihak Dinkas Butur tidak bisa lepas tangan dengan masalah ini,” tutupnya.
Editor : Asdar Zuula
Artikel Terkait
