BUTON UTARA, iNewsKendari.id – Ujian Nasional Sekolah Dasar (SD) akan dilaksanakan pada tanggal 19 Mei 2025. Namun satu sekolah di Kabupaten Buton Utara, Sulawesi Tenggara (Sultra) terancam tidak ikut Ujian Nasional (UN) yakni, SD Negeri 1 Lamoahi di Kecamatan Kulisusu Utara.
Saat ini, selain SDN 1 Lamoahi, semua SD di Buton Utara (Butur), telah siap menyelenggarakan UN, mulai kesiapan murid, hingga anggaran bersumber dari dana BOS sudah dikucurkan oleh pemerintah pusat.
Informasimnya, hal ini disebabkan data murid di SDN 1 Lamoahi, terlambat diinput di Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
Salah satu sumber di Dinas Pendidikan Nasional (Diknas) Buton Utara, yang enggan disebutkan namanya mengaku, sudah memanggil pihak sekolah dan telah mendapatkan solusi terkait masalah di SDN 1 Lamoahi.
"Pihak Diknas mengakui adanya keterlambatan penginputan, hingga batas waktu yang ditentukan per 31 Agustus 2024, data siswa tersebut belum terinput di Dapodik, tetapi kami sudah menemukan solusi," ujarnya.
Informasi lain, Diknas Butur bersama pihak sekolah, juga telah merumuskan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSD), dan Perbup-nya juga sudah siap diajukan kepada Bupati Buton Utara.
Menyikapi masalah ini, Ketua Umum Solidaritas Mahasiswa Pemerhati Pendidikan dan Kebudayaan Sulawesi Tenggara (SMPPK-Sultra), Rian Hidayat, mendesak Bupati Buton Utara, segera mencopot Kepala Dinas Pendidikan Nasional Buton Utara, Kusman Surya, dan Kepala SDN 1 Lamoahi.
“Inikan satu rangkaian kelalaian dan pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Buton Utara, tidak boleh lepas tanggung jawab atas keterlambatan penginputan data siswa SDN 1 Lamoahi di Dapodik karena ini hal paling prinsip dan konsekuensinya dana BOS tidak cair untuk penyelenggaraan ujian nasional,” ujar Rian Hidayat, Kamis (8/5/2025).
Editor : Asdar Zuula
Artikel Terkait
