Dalam konteks visi bernegara, Ruksamin mengingatkan bahwa Indonesia memiliki tujuan untuk merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Misi yang ingin diwujudkan adalah melindungi seluruh bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
Pasangan Ruksamin-Sjafei menawarkan visi "Sultra Pusat Energi Dunia; Maju, Madani, dan Berkeadilan" dengan misi yakni pertama, terwujudnya sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing.
Kedua, peningkatan pembangunan ekonomi menuju kemandirian daerah. Ketiga, Pembangunan infrastruktur melalui peningkatan konektivitas wilayah.
Keempat, terwujudnya masyarakat yang religius dan berbudaya. Kelima, menghadirkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan inovatif.
Untuk mengatasi masalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang berada di 72,94 poin—di bawah rata-rata nasional sebesar 74,39 poin—Ruksamin-Sjafei berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, lingkungan pembelajaran, kompetensi tenaga pengajar, serta aspek pembiayaan. Beberapa program yang diusulkan antara lain, Beasiswa gratis untuk seluruh mahasiswa di Sultra, Satu laptop untuk setiap guru, dan Peningkatan relevansi pendidikan vokasi sesuai kebutuhan dunia kerja.
Mengenai kesehatan, Ruksamin menyoroti pentingnya angka harapan hidup sebagai gambaran utama tingkat kesehatan masyarakat.
"Tantangan utama pembangunan kesehatan di Sultra adalah akses terhadap layanan kesehatan dan kualitas pelayanan medis. Masih ada 24,73 persen masyarakat Sultra yang belum terdaftar dalam jaminan kesehatan," ujarnya.
Untuk mengatasi isu-isu kesehatan, pasangan ini menawarkan program prioritas "Energi Kesehatan untuk Semua," yang mencakup, Program BPJS gratis untuk seluruh penduduk Sultra, Peningkatan dan pemerataan fasilitas kesehatan serta tenaga kesehatan, Pembangunan RSUD spesialis dan penyediaan pelayanan kesehatan bergerak (apung dan ambulans udara) untuk pasien rujukan.
Ruksamin juga menekankan pentingnya pelayanan publik yang inklusif. Berdasarkan RPJPN Tahun 2025-2045, aspek regulasi dan institusi masih menjadi faktor utama penghambat pertumbuhan ekonomi Sultra.
“Nilai kepatuhan dalam penyelenggaraan pelayanan publik versi Ombudsman menunjukkan Sultra mendapatkan predikat C atau kategori kualitas sedang,” ungkapnya.
Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, Ruksamin-Sjafei berencana menjalankan program prioritas "Energi untuk Melayani," yang akan meliputi penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan (SAKIP), implementasi Zona Integritas-Wilayah Bebas Korupsi, serta percepatan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di seluruh organisasi pemerintah.
Dengan visi yang jelas dan program konkret, Ruksamin-Sjafei berharap dapat membawa Sulawesi Tenggara menuju kemajuan dan kesejahteraan yang lebih baik bagi seluruh masyarakat.
Editor : Asdar Zuula
Artikel Terkait
