KENDARI, iNewsKendari.id - Aliansi Mahasiswa Buton Utara Menggugat mendatangi kantor DPRD Sulawesi Tenggara (Sultra) di Kota Kendari, Jumat (13/10/2023).
Para mahasiswa menyuarakan kerusakan jalan provinsi di sejumlah kecamatan di Buton Utara yang menjadi akses utama masyarakat.
Namun kedatangan mereka tidak disambut anggota dewan, sebab tidak ada satupun yang berkantor.
Menurut koordinator aksi, Ismail, kerusakan jalan di daerahnya sudah terjadi sejak terbentuknya Kabupaten Buton Utara tahun 2007 atau 16 tahun lalu.
Bahkan di Kecamatan Kulisusu dan Kulisusu Barat, kondisi jalan sudah sangat memprihatinkan, apalagi diperparah dengan cuaca kemarau saat ini membuat banyak debu beterbangan di ruas jalan provinsi tersebut.
"Sejak berdirinya Buton Utara, masyarakat di dua kecamatan itu belum merasakan jalan diperbaiki oleh pemerintah," ujarnya.
Ditempat yang sama Santo menjelaskan, debu jalan akibat jalan rusak, warga sengaja menanam kelapa dan pisang.
Untuk memperlambat laju kendaraan pengendara, warga juga memasang balok kayu dan batu di tengah jalan.
"Tanam kelapa dan pisang menjadi simbol permintaan warga agar jalan dibenahi namun hingga kini sepertinya pemprov tutup mata," ungkapnya.
Tidak hanya itu, debu jalan juga mengakibatkan sejumlah anak menderita Inspeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) dan beberapa diantaranya harus menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit.
"Atas Kondisi ini kami, menuntut Pj Gubernur Sulawesi Tenggara untuk segara membenahi jalan dan memasukkan perbaikan jalan menjadi skala priotiras Dinas Bina Marga Sultra," tegasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Provinsi Sulawesi Tenggara, Pahtri Yamsul yang dikonfirmasi pada Jumat (13/10/2023) menjelaskan sejumlah ruas jalan provinsi di Butun Utara sudah masuk dalam skala prioritas perbaikan pada anggaran 2024 mendatang.
Pahri berharap masyarakat bisa bersabar sebab proses anggaran masih terus berjalan dan akan dibahas bersama DPRD Provnis Sulawesi Tenggara.
"Ruas jalan milil provinsi di Buton Utara itu sudah masuk dalam skala priorotas anggaran pada 2024 mendatang," ujar Pahri Yamsul.
Mahasiswa berharap Pemerintah dan DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara segera menggelar rapat dengar pendapat untuk mengetahui kendala yang dihadapi dan memberikan solusi terhadap kerusakan jalan belum dibenahi dan telah menyebabkan meningkatnya penyakit ISPA di tengah masyarakat.
Usai berorasi, para mahasiswa membubarkan diri dengan pengawalan aprat kepolisian dipimpin langsung Kapolsek Mandonga AKP Kaharudin Kaedo.
Editor : Asdar Zuula
Artikel Terkait
