Lebih lanjut, ia membeberkan tantangan besar yang dihadapi Ditjen Otda, termasuk pemekaran daerah yang tidak efektif dan banyaknya produk hukum daerah yang belum sesuai prinsip hukum. Oleh karena itu, pendekatan baru berbasis kolaborasi dan integrasi kebijakan terus dikembangkan.
“Kami mendorong penyusunan produk hukum daerah yang lebih selaras dengan prinsip hukum serta kebijakan terintegrasi untuk isu-isu lintas sektor seperti konservasi dan penanganan banjir,” tambahnya.
Langkah ini pun disambut baik oleh Pemerintah Kota Kendari. Kolaborasi ini diharapkan bukan hanya mempercepat pembangunan, tetapi juga menjadikan tata kelola pemerintahan di Kendari lebih transparan, akuntabel, dan efisien. Dengan fondasi kuat ini, Kota Kendari bersiap melompat lebih jauh menuju masa depan yang lebih sejahtera dan berdaya saing tinggi.
Editor : Asdar Zuula
Artikel Terkait
