Selain itu, Bupati Butur juga menyoroti pentingnya kedisiplinan, penyegaran ASN, penegakan supremasi hukum, dan pemberantasan korupsi. Ia menegaskan bahwa di bawah pemerintahannya, tidak ada tempat bagi Kepala OPD yang menghalalkan segala cara untuk memotong atau mengambil hak staf.
Langkah tegas ini diambil untuk memastikan pelayanan publik di Buton Utara berjalan dengan baik dan bebas dari praktik korupsi.
"Ini adalah pengingat bagi kita semua untuk menjalankan tugas dengan penuh integritas," tutup Afirudin.
Editor : Asdar Zuula
Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis iNews Network tidak terlibat dalam materi konten ini.
Artikel Terkait
BERITA POPULER
+
