JAKARTA, iNewsKendari.id - Komisi Yudisial (KY) akan melakukan pemeriksaan terhadap hakim yang memutuskan mengabulkan gugatan yang diajukan oleh Partai Prima, sehingga menyebabkan penundaan dalam tahapan Pemilu 2024. Tujuannya, untuk mengetahui apakah ada tindakan pelanggaran etika atau perilaku yang dilakukan oleh hakim tersebut.
Namun, KY akan melakukan pemeriksaan terhadap putusan tersebut sebelum membuat keputusan lebih lanjut.
"Apabila ada dugaan yang kuat telah terjadi pelanggaran perilaku hakim, maka KY akan melakukan pemeriksaan terhadap hakim yang bersangkutan," kata Juru Bicara (Jubir) KY, Miko Ginting, Jumat (3/3/2023).
KY juga berencana untuk berkoordinasi dengan Mahkamah Agung (MA) dalam menangani dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku yang dilakukan oleh hakim tersebut.
"KY juga akan berkomunikasi dengan Mahkamah Agung terkait dengan putusan ini serta aspek perilaku hakim yang terkait," kata dia.
Hakim ketua T. Oyong memimpin sidang dengan anggota H. Bakri dan Dominggus Silaban, mengabulkan gugatan perkara nomor: 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.
Sebelumnya, Zulkifli Atjo, Humas Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus), telah menjelaskan tentang putusan tersebut yang memenangkan gugatan Partai Prima. KPU selaku tergugat diminta untuk tidak melanjutkan tahapan Pemilu 2024.
"Jadi pada prinsipnya putusan itu dikabulkan, bunyinya itu menghukum tergugat untuk tidak melaksanakan sisa tahapan pemilihan umum 2024 sejak putusan diucapkan dan melaksanakan tahapan pemilihan umum dari awal selama lebih kurang 2 tahun 4 bulan dan 7 hari," kata Zulkifli, Kamis (2/3/2023).
Zulkifli menjelaskan bahwa dalam putusan tersebut tidak terdapat bahasa yang menyebutkan tentang penundaan pemilu. Yang ditekankan oleh PN Jakpus adalah perintah kepada tergugat, yaitu KPU, untuk tidak melanjutkan tahapan Pemilihan Umum 2024 yang masih tersisa.
"Tidak mengatakan menunda pemilu ya, tidak. Cuma itu bunyi putusannya seperti itu. Menurut saya, itu menghukum tergugat untuk tidak melaksanakan sisa tahapan pemilihan umum 2024," ucapnya.
Sebagai informasi, putusan PN Jakarta Pusat menyatakan bahwa KPU telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum. KPU diminta untuk menghentikan tahapan Pemilihan Umum 2024 yang tersisa hingga Juli 2025. Selain itu, KPU diminta untuk membayar ganti rugi materiil sejumlah Rp500 juta kepada Partai PRIMA.
Editor : Asdar Zuula
Artikel Terkait
